De Vrijheid of de Dood, Merdeka atau Mati

Nederlandsindie.com – 7 December 1942, Perang Dunia II mencapai klimaks. Ratu Wilhelmina berpidato melalui Radio Oranje. Ratu mengumumkan, “Bahwa seusai perang saya berencana menciptakan kesempatan untuk bermusyawarah bersama (dengan Nederlands-Indie) mengenai bentuk kerajaan yang sesuai dan wilayahnya, menyusul perubahan situasi,”

Ratu menunjuk pada “ikatan sejarah berabad-abad di mana era hubungan kolonial telah menjadi bagian dari masa lalu.”

Kalimat ini jelas terdengar sumbang di pihak rakyat Indonesia. Memang sejak 1906 telah ada sebuah lembaga sejenis parlemen, yakni apa yang disebut dengan Volksraad (Dewan Rakyat, red), namun lembaga ini sejatinya tidak memiliki kekuasaan apapun.

Lembaga ini terutama dimaksudkan untuk meredam kebangkitan nasionalisme yang merebak di tahun 30-an. Hubungan warga Belanda dengan inlanders selalu kolonial, dalam segala tolok ukur masa itu.

Hal itu berubah secara radikal dengan kedatangan Jepang pada awal 1942. Warga kulit putih Belanda yang serba istimewa sebagai tuan, tiba-tiba runtuh menjadi tawanan Jepang, dimasukkan ke kam interniran atau dijadikan tenaga kerja paksa di wilayah-wilayah taklukan Jepang di Asia.

Soekarno segera mencium peluang perkembangan ini. Dia mulai bekerjasama dengan Jepang sejak tahun 1942 itu juga, dengan harapan setelah usai perang dia bisa mendirikan negara Indonesia merdeka. Soekarno tahu betul bahwa dalam soal ini dia tidak bisa berharap apapun dari pihak Belanda. Dia sudah membuktikan sendiri dengan keluar masuk penjara akibat perjuangannya menuju Indonesia merdeka.

Menjelang berakhir perang, Soekarno berpidato melalui radio ditujukan kepada Belanda, “Jangan coba-coba mengikat kami dengan kata-kata indah. Sebuah rakyat yang sudah mabuk kemerdekaan tak dapat lagi dicegah-cegah. Semboyan kami merdeka atau mati!,”

Disusul bom atom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Jepang menyerah. Dua hari kemudian Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan Soekarno menjadi presiden pertama.